Persetujuan Bangunan Gedung: Prosedur dan Dampaknya

JAKARTA, inca-construction.co.id – Dalam dunia konstruksi dan arsitektur Indonesia, istilah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini menggantikan posisi lama yang dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Perubahan ini bukan sekadar pergantian istilah administratif, melainkan transformasi mendasar dalam cara pemerintah mengatur, mengawasi, dan mengarahkan pembangunan agar lebih adaptif terhadap prinsip keselamatan, tata ruang, serta keberlanjutan lingkungan.

Melalui PBG, pemerintah ingin memastikan setiap bangunan — baik rumah tinggal, perkantoran, fasilitas umum, hingga infrastruktur besar — dibangun sesuai standar teknis dan arsitektural yang berlaku. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan tata kota yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Bagi para arsitek, peraturan baru ini mengubah cara kerja. PBG menuntut kolaborasi lebih erat antara pemilik bangunan, perencana, dan pemerintah daerah agar setiap desain memenuhi aspek fungsi, estetika, dan keselamatan.

Apa Itu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)?

Secara definisi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk memulai pembangunan, perubahan, atau pemanfaatan bangunan sesuai dengan rencana teknis yang telah disetujui. Dasar penerapan PBG diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Aturan ini menggantikan sistem IMB yang dinilai belum cukup efektif dalam memastikan setiap pembangunan sesuai dengan standar teknis, tata ruang, dan kelestarian lingkungan.

Secara konseptual, perbedaan mendasar antara IMB dan PBG terletak pada fokus pengawasan:

• IMB berorientasi pada izin membangun.

• PBG berorientasi pada persetujuan kesesuaian teknis dan fungsi bangunan.

Artinya, pemerintah tidak hanya memberi izin, tetapi juga memastikan bahwa setiap struktur bangunan dirancang dengan prinsip keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan.

Tujuan dan Fungsi PBG dalam Dunia Arsitektur

Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung memiliki tujuan strategis untuk menata pembangunan nasional secara terencana dan berkelanjutan. Beberapa fungsi utamanya antara lain:

1. Menjamin keselamatan dan kenyamanan bangunan. Setiap bangunan harus memenuhi standar struktural, sistem drainase, serta ketahanan terhadap bencana.

2. Mendukung keteraturan tata ruang. PBG memastikan setiap pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

3. Mendorong efisiensi dan transparansi. Melalui sistem elektronik, proses persetujuan lebih cepat dan terukur.

4. Menjamin aksesibilitas universal. Bangunan publik wajib memperhatikan kebutuhan difabel dan pengguna rentan.

5. Mendorong arsitektur berkelanjutan. PBG menilai aspek efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah konstruksi.

Bagi para profesional arsitektur, fungsi-fungsi ini menegaskan bahwa PBG bukan sekadar formalitas hukum, melainkan alat strategis untuk menjaga kualitas arsitektur kota.

Proses dan Tahapan Mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung

Prosedur pengajuan PBG dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau portal perizinan pemerintah daerah. Berikut tahapan umum yang harus dilalui:

1. Pengajuan Rencana Teknis Bangunan (RTB).
   Dokumen yang berisi gambar arsitektur, struktur, dan sistem mekanikal-elektrikal disusun oleh perencana profesional seperti arsitek dan insinyur.

2. Evaluasi Teknis.
   Pemerintah daerah melakukan penilaian terhadap kesesuaian RTB dengan standar bangunan, peraturan tata ruang, dan perundangan lingkungan.

3. Penerbitan Persetujuan.
   Jika memenuhi persyaratan, diterbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara resmi.

4. Pelaksanaan Pembangunan.
   Pembangunan dilakukan sesuai RTB yang telah disetujui. Setiap perubahan signifikan wajib dilaporkan dan mendapat revisi PBG.

5. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
   Setelah pembangunan selesai, pemilik wajib mengajukan SLF sebagai bukti bahwa bangunan telah memenuhi aspek keselamatan dan dapat digunakan secara legal.

Dengan proses berbasis digital, sistem ini diharapkan lebih transparan dan mengurangi potensi penyimpangan administratif yang sering terjadi pada era IMB.

Dampak PBG terhadap Praktik Arsitektur dan Konstruksi

Bagi para arsitek, kehadiran Persetujuan Bangunan Gedung membawa perubahan signifikan dalam alur kerja perencanaan dan pengawasan proyek. Kini, desain tidak hanya dinilai dari estetika, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip keselamatan dan keberlanjutan.

Beberapa dampak yang paling terasa antara lain:

• Peningkatan tanggung jawab profesional. Arsitek dituntut memastikan desain yang diajukan sesuai standar teknis dan peraturan bangunan.

• Kebutuhan koordinasi lintas disiplin. Kolaborasi dengan insinyur, ahli mekanikal, dan konsultan lingkungan menjadi hal wajib.

• Efisiensi waktu dan transparansi. Proses digital mempercepat persetujuan, mengurangi birokrasi manual, dan memperkuat akuntabilitas.

• Dorongan menuju desain hijau. PBG mendorong penerapan prinsip arsitektur berkelanjutan yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Transformasi ini menjadikan arsitektur Indonesia lebih selaras dengan standar global yang menempatkan keamanan dan keberlanjutan di garis depan pembangunan.

Tantangan dalam Implementasi Persetujuan Bangunan Gedung

Meski konsep Persetujuan Bangunan Gedung dianggap lebih modern, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama di daerah yang belum siap secara infrastruktur dan sumber daya manusia.

Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Keterbatasan sistem digital di daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki portal OSS yang berjalan optimal.

2. Kurangnya sosialisasi. Banyak masyarakat dan pelaku konstruksi belum memahami perbedaan mendasar antara IMB dan PBG.

3. Perbedaan interpretasi regulasi. Standar penilaian antar daerah masih beragam, menimbulkan ketidakkonsistenan prosedur.

4. Kapasitas teknis aparat daerah. Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi pejabat penilai agar proses berjalan profesional.

Namun, di balik tantangan tersebut, transisi menuju PBG tetap merupakan langkah besar dalam reformasi perizinan konstruksi di Indonesia.

Manfaat Jangka Panjang bagi Pembangunan Nasional

Dalam konteks makro, penerapan PBG memberi dampak positif terhadap kualitas tata ruang dan keberlanjutan pembangunan. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memantau pertumbuhan fisik kota secara lebih presisi, sekaligus mengarahkan arsitektur nasional menuju praktik yang lebih bertanggung jawab.

PBG juga berperan penting dalam:

• Mengurangi risiko bencana akibat bangunan ilegal.

• Meningkatkan nilai properti melalui kepastian hukum.

• Mendorong investasi sektor konstruksi.

• Mewujudkan kota yang aman, inklusif, dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, Persetujuan Bangunan Gedung bukan hanya instrumen administratif, tetapi fondasi bagi pembangunan arsitektur masa depan yang tertib dan berkelanjutan.

Penutup: PBG sebagai Pilar Arsitektur yang Bertanggung Jawab

Perubahan dari IMB ke Persetujuan Bangunan Gedung menandai era baru tata kelola arsitektur di Indonesia. Ia menempatkan keselamatan, fungsi, dan estetika dalam satu kerangka hukum yang solid.

Bagi arsitek, PBG bukan sekadar dokumen perizinan, tetapi bagian integral dari praktik profesional yang menuntut akurasi, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami dan menerapkan sistem ini secara benar, dunia arsitektur Indonesia dapat melangkah menuju standar global — membangun tidak hanya bangunan, tetapi juga kepercayaan.

Baca juga konten dengan artikel terkait tentang: Arsitektur

Baca juga artikel lainnya: Perencanaan Tapak: Fondasi Penting Desain Arsitektur